Peradilan Tata Usaha Negara

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Artikel ini bagian dari seri Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Undang Undang Dasar 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah
Presiden Kementerian Negara Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet Lembaga Pemerintah Non Departemen Kejaksaan Badan Ekstra Struktural Badan Independen Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara RI Perwakilan RI di Luar Negeri
Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial
Badan Pemeriksa Keuangan
Lihat pula: Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:

[sunting] Peralihan ke Mahkamah Agung

Perubahan UUD 1945 membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari perubahan ini adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pembinaan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah eksekutif, yakni Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan HAM. Terhitung sejak 31 Maret 2004, organasi, administrasi, dan finansial PTUN dialihkan dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Mahkamah Agung \| Mahkamah Konstitusi Peradilan Umum: Pengadilan Negeri \| Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tata Usaha Negara \| Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Peradilan Agama: Pengadilan Agama \| Pengadilan Tinggi Agama Peradilan Militer: Pengadilan Militer \| Pengadilan Militer Tinggi \| Pengadilan Militer Utama Peradilan Pajak Lihat pula: Komisi Yudisial

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Mahkamah Agung | Mahkamah Konstitusi
Peradilan Umum: Pengadilan Negeri | Pengadilan Tinggi
Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tata Usaha Negara | Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Peradilan Agama: Pengadilan Agama | Pengadilan Tinggi Agama
Peradilan Militer: Pengadilan Militer | Pengadilan Militer Tinggi | Pengadilan Militer Utama
Peradilan Pajak
Lihat pula: Komisi Yudisial